Selasa, 22 Januari 2008

Konglomerat Jangan Takut Dipanggil Aparat Pajak

[CMN News] - Tidak banyak yang tahu bahwa penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak ternyata sudah memanggil konglomerat Sukanto Tanoto (pemilik PT Asian Agri Group) pada Selasa, 15 Januari 2007. Aparat pajak perlu memeriksa Sukanto sebagai saksi atas dugaan penggelapan pajak senilai Rp 1,35 triliun di Asian Agri Group. Sayang, konglomerat terkaya nomor dua versi Majalah Forbes ini tidak memenuhi panggilan pertama.

Namun demikian, Ditjen Pajak menyatakan akan melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya. Begitulah, media massa bisnis menulis soal Sukanto Tanoto. Lalu, mengapa Sukanto Tanoto tidak hadir memenuhi undangan tersebut ? media massa tidak merinci alasannya. Namun dalam pandangan kami, sebaiknya Sukanto Tanoto tidak takut untuk hadir di Kantor Ditjen Pajak, apalagi, jika Sukanto tidak melakukan kesalahan.

Ketidakhadiran Sukanto justeru akan semakin menimbulkan syak wasangka jangan-jangan dugaan penggelapan pajak – seperti yang dipublikasikan media massa – benar adanya. Kami sependapat dengan perspektif Ditjen Pajak bahwa pemeriksaan terhadap Sukanto Tanoto merupakan upaya yang sangat penting untuk menggenapi upaya Ditjen Pajak membongkar kasus dugaan penggelapan pajak. Apalagi instansi penting di bawah Departemen Keuangan ini sudah menetapkan 11 tersangka, yaitu ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, SL, DSO, BGS, dan LR.

Oleh sebab itu, jika Sukanto Tanoto bisa secara gentlement hadir memenuhi undangan tersebut, tentunya bisa menjadi contoh yang baik bagi konglomerat lainnya. Kami juga menyerukan agar para penasehat hukum maupun jajaran public relations untuk memberikan masukan-masukan yang baik bagi pemilik kelompok usaha Raja Garuda Mas (RGM) ini sehingga apa yang dilakukan oleh Sukanto bisa menjadi sebuah citra atau image yang baik, bukan malah sebaliknya.

PAN Tak Setuju Istilah Konglomerat Hitam Dimusnahkan

[Okezone Dotcom] - Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo merasa keberatan jika istilah konglomerat hitam dihilangkan. Sebab bisa menimbulkan anggapan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah berkolaborasi dengan konglomerat hitam.

"Itu jangan sampai terjadi. Menghilangkan kalimat konglomerat hitam bukan saja mengurangi substansi, tapi mengurangi greget dari interpelasi BLBI," ujar Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PAN, Drajad Wibowo saat ditemui di DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2008).

Konglomerat hitam merupakan istilah yang diberikan bagi para koruptor-koruptor dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga saat ini pelakunya banyak lari ke Singapura. Oleh karenanya, dalam rencana interpelasi yang akan digelar DPR, akan banyak pertanyaan seputar kasus itu.

"Sekarang ini masih dalam tahap pembahasan latar belakang, mungkin nanti akan lebih detail pada pembahasan pertanyaan," ujarnya menjelaskan perkembangan pembahasan interpelasi yang akan digelar pukul 15.00 WIB, Selasa ini.

Drajad tetap berprinsip bahwa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dalam interpelasi akan fokus soal bagaimana penyelesaian BLBI. "Pertanyaan juga termasuk serangkaian langkah penyelamatan sektor perbankan. Dan bagaimana pemerintah menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelesaian ini," jelas Drajad.

Kamis, 17 Januari 2008

Ribuan Warga Tuntut Sinar Mas Group Kembalikan Lahan

[Tempo Interaktif] - Sedikitnya seribu massa yang tergabung dalam Sentral Gerakan Rakyat Riau (Segera) melakukan unjuk rasa di Pekanbaru, Kamis (17/1). Massa memblokir pintu gerbang kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru, untuk menuntut pengembalian lahan masyarakat seluas 60 ribu hektar yang diserobot PT Arara Abadi, anak perusahaan Sinar Mas Group.

Sejak pukul 10.30 WIB, massa yang berasal dari Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kabupaten Kampar itu langsung menuju pintu gerbang utama Kantor Gubernur Riau. Mereka menenteng berbagai spanduk diantaranya bertuliskan "Kembalikan lahan rakyat", "Gubernur Riau Rusli Zainal Agen Lahan", "Pemerintah Jadi Calo Lahan Untuk Kongklomerat.

Setelah sempat saling dorong dengan polisi dan pamong Praja karena massa ingin memasuki kantor gubernur, akhirnya massa hanya berdemo didepan pintu gerbang Utama. "Kami sudah muak dengan janji janji Pemerintah yang akan melakukan pengukuran ulang dan mengembalikan lahan yang diserobot. Kami minta agar Sinar Mas Group mengembalikan lahan warga, "ujar Koordinator Lapangan Aksi, Riza Zulhelmi, Kamis (17/1)

Menurut Riza, yang juga Sekretaris Umum Segera ini, tuntutan masyarakat sudah berlangsung sejak lima tahun lalu. Waktu itu PT Arara Abadi, dengan dalih izin yang dimilikinya menyerobot lahan warga. Lahan itu, masing masing 22.000 hektar di Kabupaten Siak, 20.200 hektar di Kabupaten Bengkalis dan 12.500 hektar di Kabupaten Kampar. Lahan yang sudah ditanami sawit oleh penduduk, kata Riza, diambil paksa dan diganti dengan akasia untuk HTI. "Dulu semua takut, tapi sekarang sudah habis kesabaran kami, "kata Riza Zulhelmy.

Menanggapi aksi demo itu, Humas PT Indah Kiat Pulp Paper, Nazaruddin tidak bersedia berkomentar banyak. Menurutnya, perusahaannya legal, memiliki perizinan sesuai ketentuan perundangan. " Mana mungkin perusahaan mendirikan usahanya di atas lahan orang lain. Kami memiliki izin sebagaimana yang diatur undang undang, "ujar Nazaruddin.

Senin, 14 Januari 2008

Menanti Transparansi Ekstradisi

[Sumatera Ekspress] - Singapura selama ini menjadi surga para koruptor kita. Negeri yang hanya ’sepelemparan batu’ dari Batam itu menjadi daerah penampungan bagi orang-orang yang telah menjarah kekayaan negeri ini.

Sudah tak terhitung jumlah koruptor yang merampok uang rakyat menyeberang ke negeri tetangga itu. Mereka di sana hidup senang, menghabiskan uang milik negara yang dibawa lari. Konglomerat hitam yang diperkirakan berada di Singapura misalnya Sudjono Timan, terdakwa kasus korupsi BPUI US$ 126 juta. Juga Bambang Sutrisno yang mengemplang dana BLBI senilai Rp 1,9 triliun. Atau Maria Pauline Lumowa yang membobol BNI senilai Rp 1,3 triliun.

Kami yakin aparat dan intelijen Indonesia mengetahui banyak tentang kiprah mereka di Negeri Singa itu. Tapi, polisi Indonesia hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat banyak. Kita tak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut. Karena itu, andai pun mereka diperkarakan, tentu kita tak bisa membawa mereka ke tanah air.

Tak ada perjanjian ekstradisi itulah yang membuat mereka menikmati kebebasannya di Singapura. Dengan uang yang mereka bawa dari Indonesia, sebagian koruptor itu bahkan melakukan investasi. Agus Anwar, misalnya, buron BLBI senilai Rp 1,9 triliun, saat ini disebut berinvestasi di perusahaan pertambangan.

Menurut lembaga survei Merrill Lynch Capgemini, sepertiga orang superkaya di Singapura adalah orang Indonesia. Total dana orang Indonesia yang diparkir di sana mencapai Rp 783 triliun, melebihi APBN. Tentu dana yang diparkir itu sebagian milik para buron yang menjarah uang rakyat.

Karena itu, perjanjian ekstradisi RI-Singapura yang akan diteken pekan ini harus dilihat sebagai pintu, paling tidak celah untuk menangkap para koruptor. Perjanjian hukum tersebut harus kita sambut sebagai lembaran baru hubungan bilateral negara bertetangga ini. Hanya yang menjadi persoalan, perjanjian ekstradisi yang akan diteken besok itu belum disosialisasikan kepada publik. Artinya, belum melibatkan suara publik untuk menilai apakah perjanjian itu benar-benar menguntungkan Indonesia. Jangan-jangan Singapura bersedia meneken perjanjian tersebut dengan mendapat kompensasi di tempat lain yang lebih besar.

Kecurigaan seperti itu wajar-wajar saja, karena kepentingan Singapura begitu besar di Indonesia. Yang paling di depan mata, Singapura sangat membutuhkan pasir dan granit dari Indonesia. Yang juga harus diingat, karena menjadi persembunyian para konglomerat hitam itu, Singapura sangat diuntungkan. Triliunan rupiah mengalir ke sana. Tentu Singapura berhitung sangat matang bila bersedia melakukan perjanjian ekstradisi. Bahkan, sejumlah anggota DPR meminta pemerintah tidak buru-buru agar masalah itu dibahas lebih detail.
Nah, sekarang yang kita tuntut adalah pemerintah Indonesia harus bersikap transparan dengan memperlihatkan untung rugi dari ekstradisi itu. Jangan-jangan kita untung di sini, jebol di sana. Rakyat pun harus tahu tentang itu. (*)

Kamis, 10 Januari 2008

Grup Bakrie Sisihkan Rp 125 Miliar untuk CSR

[Tempo Interaktif] - Kelompok Usaha Bakrie atau Bakrie Group menyediakan dana sebesar Rp 125 miliar untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana tersebut merupakan penyisihan laba selama tahun 2007.

Wakil Direktur Bidang Corporate Social Responsibility, Suwandi, mengatakan dana Rp 125 miliar setara dengan 1,5 persen laba perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut.

"Dana itu dipergunakan untuk membantu proses rehabilitasi sejumlah gedung sekolah serta fasilitas umum atau rumah para korban bencana alam di seluruh Indonesia," katanya saat menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Solo, Kamis (10/1)

Pemberian bantuan tersebut, kata Suwandi, akan dilakukan setelah inventarisasi kerusakan fasilitas umum yang terjadi di berbagai daerah sudah selesai dilakukan oleh pemerintah. Menurut Suwandi, hal itu dilakukan agar pemberian bantuan tidak tumpang tindih dengan bantuan yang dianggarkan pemerintah. "Asal ada data kebutuhan jelas akan dibantu," katanya.

Selain bantuan perbaikan fasilitas umum dan pendidikan, Bakrie Group juga memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana. Di Solo dan sekitarnya, Bakrie Group memberikan bantuan senilai Rp 180 juta, yang ang disebar di lima titik yang dinilai parah parah terkena banjir akibat luapan Bengawan Solo

Minggu, 06 Januari 2008

Kejakgung Harus Berani Memberangus Konglomerat Hitam

[My RM News Dotcom] - Kejaksaan Agung (Kejakgung) dinilai perlu mengaudit konglomerat pembeli aset-aset yang dijual oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), soalnya mereka memperoleh keuntungan besar dari penjualan harga murah alias obral yang dilakukan BPPN. Sehingga tidak terlalu mengejutkan jika hasil riset yang dilakukan Merrill Lynch dan Capgemini yang dilansir di Hong Kong belum lama ini menyebutkan bahwa jumlah orang kaya Indonesia meningkat pesat.

Berdasarkan riset tersebut, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan jumlah orang kaya tertinggi ketiga (16,0%) di kawasan Asia-Pasifik setelah India (20,5%) di tempat kedua dan Singapura di tempat pertama (21,2%). Bahkan, pertumbuhan orang kaya Indonesia hampir dua kali pertumbuhan global yang hanya 8,3% dan juga kawasan yang cuma 8,6%.

Keberadaan dan gerak-gerik bisnis orang kaya baru seperti inilah yang seharusnya dimonitor oleh Kejaksaan Agung. Jika perlu, mereka diwajibkan untuk mengembalikan sebagian kerugian negara dengan berbagi keuntungan dari laba saat ini yang diperoleh dari pencaplokan aset yang tidak sesuai prosedur atau hostile take over.

Perlu diketahui publik bahwa, tidak semua konglomerat yang mengambilalih aset BPPN menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dan etika bisnis, ada juga konglomerat hitam yang hanya mengejar keuntungan semata-mata dan menghalalkan segala cara. Konglomerat hitam seperti inilah yang menjadi biang musuh rakyat dan harus kita perangi bersama.

Untuk mengetahui identifikasi konglomerat hitam tersebut, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri yang cukup menonjol pada dirinya. Pertama, kongmerat hitam ini memiliki network kepada pusat kekuasaan negara dengan baik. Sehingga meskipun mengambilalih aset dengan murah, tapi soal membayar kewajiban kepada pihak lain, dia berani menabrak komitmen dan perjanjian tertulis yang sudah disepakati -- baik itu dengan pihak lokal, maupun internasional. Konglomerat ini sangat percaya diri bahwa dengan kedekatannya dengan pusat kekuasaan bisa membentengi kepentingan bisnisnya.

Kedua, konglomerat hitam ini memiliki track record yang sangat buruk soal perpajakan. Soalnya, baik secara personal maupun korporat pernah melakukan penggelapan pajak atau illegal tax, namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan atau out of court settlement. Ketiga, pada umumnya konglomerat hitam tidak memiliki nasionalisme terhadap bangsa dan negara RI, sehingga meskipun merusak reputasi bisnis di tanah air atau pun mengobrak-abrik iklim investasi yang kondusif di dalam negeri, konglomerat hitam itu akan tidak peduli.

Nah, seharusnya Kejakgung lebih proaktif dan memberikan prioritas untuk memberangus konglomerat-konglomerat hitam seperti ini. Jika ini bisa dilakukan oleh pemerintahan Yudhoyono, mudah-mudahan recovery ekonomi akan lebih cepat pulih, seperti yang dicita-citakan rakyat Indonesia . Mari kita tunggu reaksi proaktif Kejaksaan Agung dalam waktu dekat ini.

Kamis, 13 Desember 2007

XL dan Bakrie Bantah Lakukan Kartel

[Tempo Interaktif] - PT Excelcomindo Pratama (XL) dan Bakrie Telecom menampik melakukan praktek kartel (persekongkolan untuk membentuk harga) dalam tarif pesan pendek yang sedang diusut oleh Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha.

"Kami tak melakukan kartel," kata Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi, seusai menghadiri seminar Marketing Markplus di Hotel Mulia, Jakarta.

Bahkan, menurut Direktur Layanan Korporasi PT Bakrie Telecom Tbk., Rakhmat Junaidi, saat ini tiada kartel. Kata dia, Bakrie Telecom menerapkan tarif Rp 50 on nett, "Sedangkan tarif offnettnya bervariasi, bahkan ada yang free."

Komisi Pengawas Persaingan Usaha tengah memeriksa dugaan kartel tarif pesan pendek (SMS) oleh delapan operator telepon. Mereka adalah XL, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk., PT Hutchinson CP Indonesia, PT Smart Telecom, PT Mobile-8 Telecom, dan PT Bakrie Telecom Tbk.

Lembaga antipersaingan usaha tak sehat ini telah memanggil pemimpin delapan operator itu. Tapi, Erwin Syahrial, anggota majelis pemeriksa, merahasiakan pelapor dugaan kartel ini. Rapat pleno komisioner besok akan memutuskan meneruskan pemeriksaan atau tidak.

Jumlah Orang Kaya RI Meningkat, Aburizal Bakrie Terkaya

[Okezone Dotcom] - Majalah Forbes kembali merilis daftar orang tekaya di Indonesia. Hasilnya jumlah orang terkaya di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat. Pemimpinnya adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie.

Seperti dikutip dari Associated Press (AP) kekayaannya mencapai USD5,4 miliar atau naik dari USD1,2 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Yang menjadikan Aburizal menjadi konglomerat, yakni kenaikan harga sahamnya yang meroket di PT Bumi Resources Tbk. Perusahaan itu tak lain adalah kelompok usaha Bakrie Group, yang dipimpinya.

Kelompok Bakrie adalah usaha yang bergerak di multisektor, antara lain batu bara yang dinaungi oleh perusahaan Bumi Resorces. Selain itu, juga disektor telekomunikasi dan properti. Tapi menurut majalah Forbes, sektor yang paling membuat Aburizal tertajir adalah dari Bumi Resources.

Sukanto Tanoto adalah orang terkaya nomor dua. Pada tahun lalu, Sukanto adalah menduduki peringkat pertama di Indonesia. Konglomerat yang saat ini tengah tersandung dugaan kasus penggelapan pajak Asia Agri ini, kekayaannya mencapai USD4,7 miliar meningkat USD2,8 miliar pada tahun lalu. Tak heran jika pemilik perusahaan pulp, kertas dan perkebunan kelapa sawit itu lah, yang menjadikan dirinya berkantong tebal.

Sementara Bambang Trihatmodjo yang tak lain adalah anak penguasa rezim Orde Baru, Soeharto, juga masuk dalam daftar orang tajir. Kekayaannya mencapai USD200 juta.

Selamat untuk Aburizal Bakrie dan Sukanto Tanoto

[Pelita Online] - mengucapkan selamat dan sukses kepada Aburizal Bakrie dan Sukanto Tanoto karena kedua konglomerat ini memperoleh predikat bergengsi sebagai Orang Paling Kaya di Indonesia dengan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua, versi Forbes Asia, majalah bisnis paling terkemuka di kawasan Asia. Menurut majalah tersebut, Aburizal dan keluarganya ditaksir memiliki kekayaan senilai 5,4 miliar dolar AS, naik dari tahun sebelumnya (2006) sebesar 1,2 miliar dolar AS.

Sedangkan kekayaan Sukanto Tanoto meningkat menjadi 4,7 milyar dolar AS dari 2,8 milyar dolar AS (tahun 2006). Tahun lalu, versi majalah yang sama, Sukanto Tanoto konglomerat asal Medan, pemilik kelompok usaha Raja Garuda Mas (GRM) yang bergerak dalam bidang usaha industri kertas dan bubur kertas, kelapa sawit, energi, dan lainya itu menempati peringkat pertama. Sungguh sebuah prestasi yang luar biasa.

Dalam realitas kehidupan, persoalan kekayaan, kemasyhuran yang diperoleh oleh para konglomerat itu, tentu tidak perlu dipersoalkan. Menjadi kaya, dapat dikatakan merupakan hak setiap orang, hak warga negara. Namun demikian, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada beliau-beliau.

Pertama, bagaimanakah caranya memperoleh kekayaan yang luar biasa besar itu ? Jawaban Anda mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi anak bangsa yang lainnya untuk menjadi kaya. Kedua, kepedulian sosial seperti apa yang sudah Anda lakukan terutama untuk bencana-bencana besar seperti Lumpur Panas Sidoarjo dan bencana banjir bandang serta longsor yang disebabkan oleh penggundulan hutan dan illegal logging. Ketiga, apakah konglomerat paling kaya ini juga membayar pajak dengan tertib, tanpa melakukan penggelapan pajak ?

Mohon kiranya, tiga pertanyaan sederhana ini dapat ditanggapi oleh beliau, tentu saja melalui jajaran direksi atau pun para pejabat korporasi di lingkungan inner circle atau minimal oleh petugas humas para konglomerat itu. Sekali lagi, kami ucapkan selamat, semoga tahun depan kekayaan Anda menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.

Rabu, 12 Desember 2007

Jual Excelcomindo, Rajawali Ekspansi ke Properti

[Antara News] - PT Rajawali Corpora mengaku menjual saham PT Excelcomindo Pratama Tbk karena tergiur harga tinggi dan keinginannya mengembangkan sejumlah bisnis lain seperti properti, perkebunan, dan pertambangan.

"Rajawali akan melebarkan sayapnya ke properti, perkebunan dan pertambangan termasuk semen," kata Managing Director PT Rajawali Corpora Darjoto Setyawan di Jakarta, Rabu.

Darjoto mengungkapkan selain alasan pengembangan tersebut, penjualan saham Excelcomindo yang dimilikinya disebabkan harga yang ditawarkan oleh Emirates Telecommunications Corp (ETEL/Etisalat) sangat tinggi.

Dia mengungkapkan harga per sahamnya sekitar Rp3.592 atau jauh di atas harga pasar pada Selasa (11/12) yang ditutup di harga Rp2.300 per saham. "Harganya bagus, persyaratannya juga bagus," katanya.

Dengan penawaran harga yang cukup tinggi itu, lanjut Darjoto, maka Etisalat diterima sebagai strategic investor untuk mengembangkan Excelcomindo.

"Mereka ingin masuk ke Asia, dan mau untuk mengembangkan XL, jadi kita terima. Selain itu, Etisalat merupakan listed company yang akan mengembangkan bisnisnya di Asia. selain itu juga dia bayar cash," tambahnya.

Darjoto mengatakan untuk sektor properti, ada beberapa target yang akan dikejar khususnya dibidang hotel dan perumahan. "Kita lihat ada peluang di Vietnam. Sedangkan untuk pembangunan hotel belum bisa ditargetkan akan bangun berapa, karena lokasi juga kita masih cari-cari," tambahnya.

Dia menambahkan tidak tertutup kemungkinan perseroan akan investasi lagi di sektor telekomunikasi. "Sebenarnya cukup menarik, hanya investasinya butuh dana besar untuk bangun infrastruktur. kita lihat lah," kata Darjoto.

Transaksi pembelian 16 persen saham Excelcomindo ini telah dilakukan Rabu oleh Etisalat melalui mekanisme transaksi tutup sendiri (crossing) sebesar Rp 4,1 triliun.

Pada perdagangan saham kemarin, saat dibuka saham berkode EXCL langsung melejit ke harga Rp2.500 per saham atau naik dibandingkan penutupan sebelumnya sebesar Rp2.300. Pada penutupan perdagangan saham kemarin, saham EXCL ditutup menguat dilevel Rp2.700 per saham. [Selasa : 12/12/2007]